Korupsi dan Prostitusi Kebenaran versus Pembenaran

Home / Kopi TIMES / Korupsi dan Prostitusi Kebenaran versus Pembenaran
Korupsi dan Prostitusi Kebenaran versus Pembenaran Harry Tjahjono. (Penulis/Budayawan)

TIMESJOMBANG, MADIUNKorupsi dan prostitusi lahir dan tumbuh bareng bersama keberadaan manusia. Korupsi, sebagaimana halnya prostitusi, menjadi sangat umum, ada di tengah masyarakat elite maupun akar rumput. Disuburkan tabiat munafik dan hipokrit, pemacu naluri untuk berpura-pura berpedoman pada standar moral yang sebenarnya tidak dimilikinya, dan oleh karena itu selalu bisa dicari dalil-dalil pembenarannya untuk mendikte hukum.

Kebenaran dan pembenaran juga lahir dan tumbuh bareng bersama keberadaan manusia. Kebenaran yang mutlak hanya milik Tuhan. Sedangkan kebenaran manusia adalah nisbi, tolok ukurnya relatif, dan oleh karena itu juga selalu bisa dicari pembenarannya, atas nama kepentingan subjektif maupun oleh tuntutan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, yang dibakukan dalam bentuk undang-undang guna mendikte penegakan hukum.

Pro-kontra melemahkan atau menguatkan pemberantasan korupsi, lahir dan tumbuh bareng dengan munculnya revisi UU KPK yang akan disusul dengan pengesahan UU KUHP. Mencerminkan pertarungan yang seru antara kebenaran versus pembenaran.

Kebenaran KPK adalah kebenaran faktual, berupa fakta-fakta pemberantasan korupsi, penyadapan, OTT, pemenjaraan koruptor dan seterusnya dan lain sebagainya. Sedangkan pembenaran revisi UU KPK dan KAHP adalah menyoal fakta-fakta yang dihasilkan KPK sebagai kebenaran yang nisbi, yang tolok ukurnya relatif karena pencapaian pembuktiannya bisa atas nama subjektivitas, agenda politik, kepentingan penegak hukumnya dan seterusnya dan lain sebagainya.

Celakanya, koruptor bukan penjahat yang miskin, bodoh, lapar dan konyol. Koruptor adalah kriminal miliuner, berpangkat, berpendidikan tinggi, punya relasi dan akses politik yang luas. Koruptor adalah sekumpulan elite kriminal yang berkemampuan menyusun dan merumuskan filsafat pembenaran untuk digunakan mengelak dari hukum, bahkan untuk mendikte hukum.

Kebenaran faktual yang dihasilkan KPK adalah fakta-fakta menakutkan bagi koruptor. Dan ketakutan itu membuat koruptor berkeras merekayasa pembenaran canggih, yang menyesatkan nalar tapi masuk akal, yang hipokrit tapi terkesan bermoral dan ideal.

Korupsi dan prostitusi adalah kebenaran faktual. Batasnya setipis kertas. Bahkan tertulis di kertas yang sama. Kita bisa menolak putus asa dengan menulis catatan kaki untuk tidak korup atau melacur. Sebab, seperti kata Camus, "Apabila manusia tidak selalu mampu memberi arti pada sejarah, paling tidak ia mampu bertindak agar hidupnya mempunyai makna." (*)

*) Penulis: Harry Tjahjono, Penulis/Budayawan

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com