Korupsi Musuh Kita, Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia

Home / Kopi TIMES / Korupsi Musuh Kita, Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia
Korupsi Musuh Kita, Refleksi Hari Antikorupsi Sedunia ilustrasi (FOTO: asianet.id)

TIMESJOMBANG, JEMBER – Tanggal 9 Desember adalah Hari Antikorupsi Sedunia. Kenapa 9 Desember menjadi penting? Karena kegiatan korupsi sudah menjalar sangat parah bahkan dahsyat di seluruh dunia.

Korupsi bahkan sudah menjadi budaya dan tradisi bagi pejabat kelas kakap maupun masyarakat tingkat birokrat. Korupsi sudah menjadi hobi yang menjanjikan bagi pelakunya. Korupsi bukan hanya hobi akan tetapi sudah menjadi profesi. Korupsi adalah penyakit akut yang sudah mendarah daging bagi pelakunya.

Salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini adalah korupsi. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat sejak lama, tetapi baru menarik perhatian dunia sejak Perang Dunia Kedua berakhir.

Di Indonesia sendiri, fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Korupsi masih menjadi tradisi setelah Indonesia merdeka baik di era Orde Lama, Orde Baru hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api, seperti halnya pembentukan badan pembratasan korupsi dari era Orde Lama sampai era Reformasi seperti Ran, Opera Budhi, TPK, KPKPN, TGPTPK, dan KPK yang hingga sekarang yang masih eksis.

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh panggang dari api.

Dilacak ke belakang, fenomena mengguritnya korupsi di Indonesia bermula dari prilaku bangsa kolonial yang amat lama menjajah kita. Pada masa kolonialisme, para penjajah dengan politik devide et impera-nya (adu domba) melakukan pembusukan terhadap moral bangsa dengan menjalankan perselingkuhan politik dan wanita bersama penguasa daerah dan kerajaan.( Kompas, Jihat melawan Korupsi:2005).

Dengan wadah VOC, mereka tidak segan-segan mendukung sekelompok orang yang ingin mendongkel sebuah kekuasaan resmi, asal mendapat keuntungan politik dan materi. Kasus pecahnya kerajaan mataram menjadi kerajaan kartasura, Yogyakarta, serta Surakarta adalah bentuk campur tangan yang dilakukan kolonial terhadap tatanan bangsa ini.

Sejarah sebelum Indonesia merdeka sudah diwarnai oleh “budaya-tradisi korupsi” yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan dan wanita. Kita dapat menyirnak bagaimana tradisi korupsi berjalin berkelin dan dengan perebutan kekusaan di Kerajaan Singosari (sampai tujuh keturunan saling membalas dendam berebut kekusaan: Anusopati-Tohjoyo-Ranggawuni-Mahesa Wongateleng dan seterusnya), juga Majapahit (pemberontakan Kuti, Narnbi, Suro dan lain-lain)

Selain itu ada pula Demak (Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang), Banten (Sultan Haji merebut tahta dari ayahnya, Sultan Ageng Tirtoyoso), perlawanan rakyat terhadap Belanda dan seterusnya sampai terjadinya beberapa kali peralihan kekuasaan di Nusantara telah mewarnai Sejarah Korupsi dan Kekuasaan di Indonesia.

Melihat sejarah yang ada, korupsi adalah hal yang merugikan baik bagi rakyat dan negara. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang ada mulai dari pra kemerdekaan hingga era reformasi. Dalam berbagai pandangan baik secara hukum dan agama, yang namanya korupsi adalah suatu tindakan pidana.

Dalam perspektif hukum memandang bahwa korupsi merupakan kejahatan (crime), koruptor adalah penjahat dan oleh karenanya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menindak para koruptor dengan jerat-jerat hukum serta memberantas korupsi dengan memperkuat perangkat hukum seperti undang-undang dan aparat hukum.

Perspektif agama memandang bahwa korupsi terjadi sebagai dampak dari lemahnya nilai-nilai agama dalam diri individu, dan oleh karenanya upaya yang harus dilakukan adalah memperkokoh internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam diri individu dan masyarakat untuk mencegah tindak korupsi kecil (petty corruption), apalagi korupsi besar (grand corruption).

Korupsi  di  tanah  negeri,  ibarat  'warisan  haram'  tanpa  surat  wasiat.  Ia  tetap  lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir   semua   segi   kehidupan   terjangkit   korupsi.

Apabila   disederhanakan penyebab korupsi meliputi  dua  faktor  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

Faktor  internal  terdiri  dari  aspek  moral,  misalnya  lemahnya  keimanan,  kejujuran,  rasa malu,  aspek sikap  atau  perilaku  misalnya  pola  hidup  konsumtif  dan  aspek  sosial  seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup.

Faktor  eksternal  bisa  dilacak  dari  aspek  ekonomi  misalnya  pendapatan  atau  gaji  tidak mencukupi  kebutuhan, aspek  politis misalnya instabilitas  politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek managemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum,  terlihat dalam  buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya  penegakkan  hukum  serta  aspek  sosial  yaitu  lingkungan  atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.

Membaca data mengenai praktik korupsi di Negara ini, kita sudah pasti trenyuh dan mengelus dada. Betapa tidak,bangsa kita yang sejak bertahun-tahun dikenal begitu religius (agamis) ternyata saat ini sebagian besar menjadi koruptor. Pertanyaan yang muncul kemudian, apa yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi? Apa yang memicu terjadinya praktik korupsi?

Banyak faktor yang  menyebabkan terjadinya korupsi baik berasal dari dalam diri pelaku  atau  dari  luar  pelaku. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif  masyarakat  serta  sistem  politik  yang  masih 'mendewakan' materi maka dapat 'memaksa' terjadinya permainan uang dan korupsi dengan kondisi itu hampir dapat dipastikan seluruh pejabat kemudian terpaksa melakukannya.Penyebab seseorang melakukan korupsi karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah  seseorang  akan  melakukan  korupsi.  

Dengan  demikian,  jika  menggunakan sudut  pandang  penyebab  korupsi  seperti  ini,  maka  salah  satu  penyebab  korupsi  adalah cara   pandang   terhadap   kekayaan. Cara  pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan.

Masalah korupsi pada dasarnya merupakan masalah umat manusia yang dalam usaha mendapatkan kebutuhan dan atau keinginannya yang dilakukan dengan cara yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku, unsur agama serta pendidikan budi pekerti sangat besar peranannya dalam rangka usaha penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta pula kesadaran dan kedewasaan masyarakat akan bahaya korupsi dan dampak dari korupsi itu sendiri yang perlu ditanamkan dan ditumbuhkembangkan sejak dini, terutama memperingati Hari Antikorupsi Sedunia saat ini. (*)

* Penulis Lukman Hakim AR

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com