Cegah Korupsi Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Malang Bersama KPK Melakukan Ini

Home / Berita / Cegah Korupsi Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Malang Bersama KPK Melakukan Ini
Cegah Korupsi Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Malang Bersama KPK Melakukan Ini Wakil Ketua KPK,  lIrjen (Pol) Basaria Panjaitan, S.H. M.H bersama Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji serta Korwil 6 KPK, Asep Rahmad  Suwandha dalam acara di gedung DPRD kota Malang. (FOTO: Widodo Irianto/TIMES Indonesia)

TIMESJOMBANG, MALANG – Sebuah sinergi yang baik Pemerintah Kota Malang bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Rabu (4/12/2019) siang digelar di ruang sidang DPRD lewat kemasan Diskusi dan Sosialisasi tentang program pajak online dalam rangka program pencegahan korupsi di bidang pendapatan daerah.

Wakil Ketua KPK, Irjen (Pol) Basaria Panjaitan, S.H., M.H hadir dalam forum itu bersama Wali Kota Malang, Drs H Sutiaji dan Korwil 6, Asep Rahmad  Suwandha serta sedikitnya 200 orang wajib pajak yang diundang. Mereka terdiri dari utusan hotel, notaris, restaurant dan sebagainya.

Meski kemasan judulnya diskusi dan sosialisasi, namun faktanya siang itu lebih banyak sosialisasi yang disampaikan Basaria. Sebenarnya diawal uraiannya, Bsaria juga mengajak diskusi. Karena itu Sutiaji sempat mengambil alih menjadi moderator, beberapa detik sesaat setelah sosialisasi dari Basaria itu diakhiri oleh MC.

Basaria-Panjaitan-b.jpg

"Mohon izin, karena mumpung ini acara langka, dihadiri langsung pimpinan KPK maka mari kita manfaatkan momen ini semaksimal mungkin untuk sesi tanya jawab. Biar saya ambil ya acaranya mbak, saya jadi moderator ta," kata Sutiaji kepada MC.

Sayangnya, meski Sutiaji menjadi moderator dan memberi kesempatan sebanyak-banyaknya kepada pada undangan untuk tanya jawab, tidak satupun 200 an orang yang hadir itu bertanya.

Penyampaian Basaria Panjaitan memang jelas, bahwa sudah tidak jamannya lagi bermain-main soal pajak. Karena sebagai lembaga penegakan hukum, tugas KPK selain penyelidik, penyidik hingga penuntut terhadap tindak pidana korupsi juga melakukan pencegahan tindak pidana korupsi serta memonitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

"Hanya saja bedanya dengan lembaga lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, KPK punya kewenangan melakukan penyadapan," kata Basaria.

Basaria-Panjaitan-c.jpg

"Kali ini kami menjalankan salah satu fungsi KPK yaitu action plan, bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Hari ini kami fokus, bagaimana pembayaran pajak itu bebar-benar masuk ke kas daerah, sesuai dengan yang seharusnya," tegasnya.

Sebab, lanjut Basaria,  kalau dihitung-hitung, target pendapatan bisa lebih besar dari yang ditargetkan. "Jadi untuk meningkatkan pendapatan daerah itu, kami membantu, memfasilitasi bekerjasama dengan Bank daerah yakni Bank Jatim," kata Basaria.

Sehingga nantinya, dengan alat yang akan dibuat KPK, semua akan menjadi transparan, terkontrol,  dan setiap saat bisa dilihat berapa jumlah kenaikan pajak yang masuk ke Bank Jatim. Ini nanti juga akan diawasi oleh para pemungut pajak juga.

"Kami juga memberikan kesadaran kepada wajib pajak, supaya mereka mengetahui,  bahwa pajak yang dipungut itu bukan untuk mereka, tetapi pajak yang dititipkan kepada mereka itu untuk pemerintah. "Itu intinya hari ini. Semoga tahun depan pendapatan pajak di Kota Malang bisa mencapai 10 kali lipat dari capaian sekarang," ungkap Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com