Muhammadiyah dan NU Tegaskan Harus Ada Wakil Sipil dalam Komposisi Pimpinan KPK RI

Home / Berita / Muhammadiyah dan NU Tegaskan Harus Ada Wakil Sipil dalam Komposisi Pimpinan KPK RI
Muhammadiyah dan NU Tegaskan Harus Ada Wakil Sipil dalam Komposisi Pimpinan KPK RI Gedung KPK RI. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESJOMBANG, JAKARTAMuhammadiyah dan Nadhlatul Ulama (NU) meminta agar proses seleksi 5 calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI) yang kini tengah berlangsung dan sedang memasuki babak akhir harus ada keterwakilan unsur masyarakat atau sipil.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahmad Syafi’i Maarif menegaskan untuk menjaga semangat reformasi dan demokratisasi, maka keterwakilan unsur sipil dalam pimpinan KPK RI adalah harga mutlak yang tak bisa ditawar.

“Kalau tidak ada representasi masyarakat sipil dalam (kelima) unsur komisioner KPK, maka ini akan sulit untuk menciptakan kesempurnaan terutama dalam pengambilan keputusan di KPK. Ini sudah otomatis mencederai spirit reformasi dan semangat demokratisasi,” kata Syafi’i Ma’arif di Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Lebih lanjut, sesepuh Muhammadiyah yang juga akrab disapa Buya Syafi’i Ma’arif itu mengatakan pentingnya memasukkan unsur sipil ke dalam nahkoda KPK RI itu demi menjaga mandat reformasi yang mensyaratkan perlu adanya keterwakilan sipil di Komisioner KPK RI.

Buya mengaku sudah mengkomunikasikan terkait pentingnya keterwakilan unsur sipil dalam seleksi Capim KPK RI ini ke pimpinan DPR RI.

“Mengenai hal ini (harus ada perwakilan masyarakat/sipil) sudah saya sampaikan ke pimpinan DPR untuk diperhatikan,” ungkap dia.

Senada dengan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj juga meminta agar komposisi pimpinan KPK RI benar-benar proporsional. "Proporsionalitas juga aspek penting dalam kepemimpinan KPK," kata Said kepada wartawan di Jakarta, dilansir Antara, Kamis.

Menurutnya, proporsionalitas dalam kepemimpinan KPK RI itu sendiri berarti dari 10 Capim KPK RI yang saat ini sedang menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI harus ada keterwakilan dari setiap unsur salah satunya dari kalangan sipil dan akademisi.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com