BPN Tarik Seluruh Saksi, PDI Perjuangan: Langgar Komitmen Pemilu Damai

Home / Berita / BPN Tarik Seluruh Saksi, PDI Perjuangan: Langgar Komitmen Pemilu Damai
BPN Tarik Seluruh Saksi, PDI Perjuangan: Langgar Komitmen Pemilu Damai Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (FOTO: Dokumen TIMES Indonesia)

TIMESJOMBANG, JAKARTAPDI Perjuangan menyayangkan sikap BPN duet Prabowo-Sandi yang menarik seluruh saksi dalam rekapitulasi di tingkat pusat Pemilu 2019.

Kendati begitu, hal tersebut dinilai tidak akan mengganggu legalitas hasil rekapitulasi. Namun tetap disayangkan, lantaran bertentangan dengan komitmen deklarasi pemilu damai. 

"Sebab, deklarasi pemilu damai yang ditandatangani seluruh paslon dan pimpinan parpol merupakan kontrak politik untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik SARA, dan politik uang," ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Jakarta, Kamis (16/5/2019).

Diberitakan sebelumnya, BPN duet Prabowo-Sandiaga Uno menyatakan akan menarik para saksi penghitungan suara di Pemilu 2019 dari tingkat kabupaten/kota hingga KPU pusat. Sikap ini diambil karena BPN Prabowo menilai ada kecurangan di Pemilu 2019.

"Per hari ini diumumkan demikian. Dengan demikian, seluruh saksi yang sekarang berada baik di KPU pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang sekarang masih ada proses kami rencanakan dan kami perintahkan untuk ditarik," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, usai simposium nasional tentang klaim kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019) kemarin.

Namun begitu, PDI Perjuangan meyakini dengan melihat dukungan para tokoh nasional, kesiapan TNI dan Polri, serta kematangan rakyat Indonesia, puncak rekapitulasi pada tanggal  22 Mei 2019 nanti akan berjalan aman dan terkendali.

"Mereka yang akan memaksakan jalan di luar hukum akan berhadapan dengan hukum negara dan rakyat Indonesia," tutur Sekretaris TKN duet Jokowi-KH Ma'ruf Amin tersebut.

Berkaitan dengan klaim sepihak serta narasi kecurangan yang dibangun kubu Prabowo-Sandi lanjut Hasto, hanyalah sebagai dinamika politik yang terus dimainkan bagi yang kalah di Pemilu Serentak 17 April lalu.

Hal ini, masih menurut dia, juga biasa terjadi di pilkada. "Secara teknis dalam pemilu berlaku dalil dari Afrika, semakin komplek pemilu, semakin mudah dimanipulasi. Pemilu presiden jauh lebih sederhana daripada pemilu legislatif. Dengan demikian, dalam praktik, maka kemungkinan manipulasi dalam pemilu presiden jauh lebih sulit daripada pemilu legislatif. Apalagi dengan jumlah pemilih yang hadir ke TPS mencapai lebih dari 155 juta," tutur Hasto.

PDI Perjuangan mengaku tidak khawatir dengan narasi curang yang dibangun kubu pasangan duet Prabowo-Sandi itu. Sebab, Hasto menilai, rakyat Indonesia sudah memiliki kematangan dalam politik serta menerima hasil Pemilu Serentak 2019, meski pasangan calon yang didukung kalah dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. 

"Partisipasi Pilpres yang begitu besar, 81.78 persen, dan hasil survei di mana lebih 92 persen responden menerima hasil pemilu 2019, meski jagonya kalah, menunjukkan tingginya kesadaran politik rakyat dibanding elit politiknya. Mari belajar pada kematangan rakyat di dalam berpolitik. Rakyat terbukti menjadi benteng bagi pemilu jurdil," tandas Sekjen PDI Perjuangan ini. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com