Revisi UU TNI, Komnas HAM Tolak Serdadu Aktif Isi Jabatan Sipil

Home / Berita / Revisi UU TNI, Komnas HAM Tolak Serdadu Aktif Isi Jabatan Sipil
Revisi UU TNI, Komnas HAM Tolak Serdadu Aktif Isi Jabatan Sipil ILUSTRASI. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

Dalam penilaian Anam, dalam konteks lain juga akan membuat masalah serius terkait penegakan hukum. Hal ini terkait belum berubahnya peradilan militer. 

"Susah dibayangkan seandainya TNI aktif tersebut kemudian  ditempatkan pada jabatan sipil melakukan tindak pidana pada jabatan sipilnya. Pasti akan terjadi tarik menarik juridiksi antara peradilan militer dan umum, bahkan penerapan koneksitas pun akan mengalami masalah," terang Anam.

Terkait, jalan keluar atas masalah perwira yang nonjob atau pun karena mereka jumlahnya lebih besar, usul Anam, reorganisasi dan restrukturisasi TNI harus sesuai dengan amanat reformasi.

"Ini untuk membangun tentara profesional dan tunduk pada mekanisme negara hukum yang demokratis," jelasnya.

Wacana penempatan perwira TNI yang 'nganggur' pertama kali dilontarkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat hadir dalam rapimnas TNI – Polri di Istana Kepresidenan, akhir Januari lalu. Usulan itu disampaikan di sela-sela rencana presiden merevisi UU TNI guna menaikkan usia pensiun bintara dan tamtama TNI.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal (Pur) TNI Moeldoko menegaskan tidak ada rencana mengembalikan peran TNI ke ranah sipil. Menurut dia, yang ada hanya revisi UU TNI terkait perubahan usia, tamtama dan bintara dari 55 menjadi 58 tahun,” ujarnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com